PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Tri Juli Ratnasari, Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Abstract


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah Ketua LO DIY, Kabid Pelayanan dan Investigasi, serta Asisten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. (1) LO DIY memiliki peran sebagai lembaga independen dalam melakukan advokasi penyelesaian kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu kasus pungutan liar dan penahanan ijazah. Dalam menangani kasus pendanaan pendidikan pihak-pihak yang terlibat adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan masyarakat. (2) Langkah-langkah LO DIY dalam menangani kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap persiapan berupa menerima aduan, mencari bukti terkait kasus yang ditangani. Pada tahap pelaksanaan LO DIY melakukan investigasi, klarifikasi, koordinasi, mediasi (jika diperlukan). Pada tahap penilaian yang dilakukan yaitu membuat produk akhir berupa rekomendasi dan monitoring secara bertahap. Fasilitas yang disediakan untuk penanganan kasus di LO DIY yaitu kotak aduan, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. (3) Faktor pendukung LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu Dinas Pendidikan sangat terbuka, LO DIY memiliki kompetensi dalam menangani kasus yang baik, masyarakat dipermudah dalam melaporkan kasus (4) Faktor Penghambat LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu (a) Keterbatasan lembaga secara infrastuktur, sumber daya dan anggaran, (b) sekolah menutup diri, (c) sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi kurang optimal.
Kata kunci:

Abstract
The aims of this research are: (1) Describing the role of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy. (2) Describing the supporting factors and the inhibiting factors of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy.
This research used descriptive qualitative approach. The subjects of this study include the Leader of LO DIY, Head of Services and Investigations, and the assistants. The data collection techniques used interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of data used triangulation of sources and techniques.
586 Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 7 Nomor 5 Tahun 2018
The results of this study indicate that: (1) LO DIY has a role in advocating some cases of educational funding, such as the case of illegal levies and the detention of diplomas. LSM, education offices and the community involved in handling this cases. (2) LO DIY’s process in handling cases of educational funding through the preparation, implementation and assessment phase. The preparation stage is there is looking for data and evidence related the cases. At the implementation stage, LO DIY conduct investigations to clarify, coordination and mediation (when needed). At the stage of the assessment, they make recommendations and monitoring in stages. The facilities for handling the cases in LO DIY include complaint box, meeting room and consultation. (3) the supporting Factors: The education office is very open, LO DIY has good competence, the community is easier to report the case (4) Inhibiting Factors: the limitations of Ombudsman institution in infrastructure, the resources, the budget, the closed school, as if there is something wrong that is hidden so that the relationship between the school and LO DIY become not yet optimal.
Keywords: Advocacy, DIY Ombudsman Institution, Education funding


Full Text:

PDF

References


Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta




DOI: https://doi.org/10.21831/sakp.v7i5.13156

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Statistik Counter Web Analytics