KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MENOPTIMALKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk megetehui kebijakan otonomi daerah dalam mengembangkan pembiayaan pendidikan, serta faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskritif. Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Pendidikan, pegawai DPPKAD, dan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, kantor DPPKAD, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara trianggulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian ini menunjukan bawah di Kabupaten Wonogiri masih tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan, namun diikuti juga peningkatan belanja untuk anggaran pendidikan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu mengupayakan cara untuk selalu meningkatkan anggaran pendidikan di setiap tahunnya. Karena di Kabupaten Wonogiri, pendidikan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan strategis. Semua instansi sudah mendukung renstra tersebut, namun banyaknya kendala yang dihadapi, membuat rencana tersebut sedikit terhambat. Sepertihalnya lemahnya perkembangan PAD kabupaten Wonogiri, menjadi salah satu faktor penghambat. Namun Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu berusaha mengoptimalkan supaya PAD di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan dengan merenovasi tempat wisata, mengoptimalkan Sumber Daya Alam yang dimiliki, dan memberi pelayanan yang mudah dalam penarikan pajak.
Kata kunci: otonomi daerah, pembiayaan pendidikan, Kabupaten Wonogiri

Abstract
This study aims to identify the regional autonomy obligation in optimizing the education funding, and also the influencing and inhibiting factors in optimizing the education funding in Wonogiri Regency.
This study used descriptive qualitative approach and was conducted in Office for Management of Regional Revenue, Finance, and Assets (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah/DPPKAD), and Education Board of Wonogiri Regency. The research subjects are the employees of Education Office, employees of Office for Management of Regional Revenue, Finance, and Assets (DPPKAD), and the administrators of Education Board of Wonogiri Regency. In this research, data collecting techniques used were observation, interview, and study documentation. Meanwhile, the data validity was tested by using source and technique triangulation. Furthermore, from the data obtained, the researcher also conducted data reduction, data display, and conclusion drawing.
The research result shows that the budget in Wonogiri Regency still depends on the fiscal balance fund from the central government. From the local regulation of the local government
678 Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 7 Nomor 6 Tahun 2018
budget (Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perda APBD) of Wonogiri Regency, each year it has increase in the revenue, but also followed by the increase in the expenditure of education budget. Wonogiri Regency government also always strives the attempts for increasing the education budget in each year. Education sector becomes the main priority in both long term and short term strategic development plan in Wonogiri Regency. All of the institutions support that strategic development plan, despite several numbers of obstacle faced by the government that makes the plan is a bit obstructed. The low rate of the Local Own-source Revenue in Wonogiri Regency becomes one of the inhibiting factors; however, Wonogiri Regency government always attempts to make the Local Own-source Revenue increases in each year. One of the attempts realized is by renovating the tourism places and optimizing the natural resources in Wonogiri Regency, and also by facilitating the ease in the service of tax collection.
Keywords: regional autonomy, education funding, Wonogiri Regency.