IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASESMEN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEKOLAH INKLUSI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DIY

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) implementasi kebijakan
pengelolaan asesmen anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
DIY; 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan asesmen anak
berkebutuhan khusus DISDIKPORA DIY.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala
Seksi PLB, Kepala Kursis TK-SD, Kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru kelas, dan orang tua
sebagai subyek pendukung. Setting penelitian berada di DISDIKPORA Prov. DIY, DISDIK Kab. Sleman,
dan SD N Brengosan I. Metode Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji
Keabsahan dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan
Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Proses implementasi kebijakan pengelolaan asesmen
ini dilakukan dengan membagi pihak yang berperan dalam mengelola pendidikan di DIY, mengembangkan
kerangka kerja berdasar kebijakan pusat, mengkoordinasikan sumber daya dan pembiayaan antara
Kabupaten/ Kota dengan Provinsi, dan mengaloksikan sumber daya dengan memperbantukan GPK. Hasil
dari implementasi tersebut berupa pengadaan pelatihan asesmen, menjalin mitra kerja dengan lembaga
terkait, dan membentuk lembaga khusus. SD N Brengosan I sebagai sekolah inklusi sudah dapat merasakan
sarana seperti guru pendamping khusus, pelatihan guru, Puskesmas, dan pusat sumber yang diberikan Dinas
terkait. Meskipun belum secara optimal, sekolah mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen ini melalui
beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut asesmen. Didukung dengan
pelayanan khusus berupa penambahan jam belajar siswa ABK; 2) faktor pendukung implementasi tersebut
berupa materi PLB (Pendidikan Luar Biasa) sudah diberikan pada mata kuliah kependidikan, tingkat
pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusi sudah meningkat, adanya Puskesmas sebagai mitra
kerja sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pemahaman guru reguler masih lemah, alokasi
tenaga GPK (Guru Pendamping Khusus) yang terbatas, anggaran pelatihan bagi guru yang terbatas dan
belum merata, beberapa orang tua kurang peduli dan sulit memahami arahan dari sekolah.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, asesmen, anak berkebutuhan khusus