IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan dilihat dari implementasi KIP, kriteria penerima,
strategi pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah staf
bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sekolah dan
Guru BK SMP N 1 Semin, empat orang siswa penerima KIP, serta empat orang tua siswa penerima
KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya
pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin. Data dikumpulkan melalui
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi
data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yang
memiliki kartu KIP sebanyak 161 siswa. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya
pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria
kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah atau
pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor
pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online,
Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya
rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana
KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi
program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan
khusunya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau
bukti penggunaan dana KIP.