Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Kota Yogyakarta
Abstract
bstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan guru penggerak di Kota Yogyakarta, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori Edward III dan menunjukkan bahwa mplementasi PGP di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh beberapa aspek seperti komunikasi antar pelaksana dan komunikasi pelaksana dengan kelompok sasaran, b) Sumber daya manusia, anggaran, dan finansial yang memadai, c) Disposisi yang berjalan sesuai dengan pedoman PGP, dan d) Struktur birokrasi dengan mekanisme dan adanya struktur organisasi. Faktor pendukung berupa a) Komunikasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada CGP, serta melakukan koordinasi dengan BBGP DIY, b) Sumber daya didukung dengan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, c) Disposisi dari pelaksana yang berjalan dengan baik, d) Struktur Birokrasi dengan mekanisme dan struktur organisasi. (3) Sedangkan faktor penghambatnya yaitu a) Adanya beberapa CGP yang mengalami kesalahan pemahaman terkait komunikasi, b) Kurangnya kemampuan manajemen waktu yang dimiliki PGP.
Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Pelatihan Guru, Pendidikan Guru Penggerak.
Full Text:
PDFReferences
Baharuddin, & Saidang. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 4(2), 189-204. https://doi.org/10. 33487 /edumaspul.v4i2.717
Fahlevi, Fahdi. (2021, 24 Oktober). PGRI: Banyak Masalah Dalam Implementasi Program Guru. Diakses 5 Maret 2024 dari https://www.tribunnews.com/ nasional/2021/10/24/pgri-banyak-masalah-dalam-implementasi-program- guru-penggerak.
Hasbi, I., Maharani, dkk. (2021). Kebijakan Publik. Widina Bhakti Persada. www.penerbitwidina.com
Hasbullah. (2016). Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Joko Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikas Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah. 6(1), 33–39. https://doi.org/10. 31764/historis.vXiY.4075
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1), tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor No. 1302 Tahun 2022, tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak.
Neraca Pendidikan Daerah. (2019). Editor, 2019.
Nugroho, R. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Nur, F., & Kurniawati, A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. AoEJ: Academy of Education Journal (Vol. 13, Nomor 1).
Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Rusdiana. (2015). Kebijakan Pendidikan : Dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia.
Saldana, Miles, & Huberman. (2014). Qualitative Data Analysis. London: SAGE Publications.
DOI: https://doi.org/10.21831/sakp.v13i4.22238
Refbacks
- There are currently no refbacks.