STUDI TENTANG MASA TRANSISI LIBYA PASCA ERA KHADAFI (2011-2014)

Abstract

Revolusi Libya 2011 merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia dan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada revolusi Libya masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu loyalis Khadafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Revolusi Libya; (2) situasi politik Libya pasca tergulingnya rezim pemerintahan Khadafi di Libya;(3) kondisi Libya pada masa transisi setelah jatuhnya Khadafi; (4) upaya penyelesaian konflik sipil pada masa transisi demokrasi Libya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan yakni; (1) menentukan topik penelitian; (2)heuristik atau pengumpulan sumber; (3) verifikasi atau kritik sumber; (4) interpretasi; (5) historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)pada revolusi Libya masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu loyalis Khadafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council). Revolusi libya 2011 turut melibatkan NATO dalam upaya penggulingan Khadafi melalui intervensi militer; (2) pasca tewasnya Khadafi, Libya memasuki era baru dengan membentuk konstitusi baru dan mengadakan Pemilu Parlemen. Pada Juli 2012, diselenggarakan Pemilu Parlemen pertama dengan jumlah partai peserta Pemilu sebanyak 160 partai. Pada tanggal 7 Juli 2012, NTC menyelenggarakan Pemilu sekaligus momentum penyerahan kekuasaan dari NTC ke General National Congress (GNC) yang menjadi langkah awal dalam proses transisi di Libya sekaligus menjadi ajang pertarungan berbagai kekuatan politik dalam fase demokratisasi di Libya; (3) instabilitas politik yang terjadi di Libya pada masa transisi demokrasi Libya sejak 2012-2014, setidaknya telah mengakibatkan 3 kali pergantian Perdana menteri Libya, sehingga terdapat ketidakpuasan dari kubu militer terhadap pemerintahan GNC. (4) Kondisi Libya yang tidak memiliki militer yang kuat dan yang lebih penting tidak ada solidaritas nasional serta kesamaan visi antar partai terkait pemerintah sehingga membuka peluang lebar pertentangan di bidang sosial dan politik