PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah kehidupan manusia yang dilakukan secara individu maupun berkelompok, juga sebagai wadah bagi makhluk hidup lainnya. Persentase luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sebesar 23,34 persen dari total luas wilayah, hal tersebut masih kurang dari ketentuan ideal luasan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 30 persen. Pemerintah Kota Yogyakarta harus membuat suatu perencanaan mengenai ruang terbuka hijau untuk memenuhi kekurangan tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta melalui perspektif Good Environmental Governance dengan menggunakan prinsip dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL). Selain itu penelitian ini juga mencoba menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yakni Ketua Tim Kerja Pengelolaan RTH Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, serta Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Environmental Governance dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah tercermin pada prinsip-prinsip Good Environmental Governance. Namun, terdapat prinsip yang belum maksimal yakni prinsip daya penegak. Sehingga perlu dibentuknya sanksi berupa sanksi administrasi agar keberadaan ruang terbuka hijau tetap terjaga. Adapun faktor pendukungnya dari program pemerintah, peraturan pemerintah, minat masyarakat, dan kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu benturan keinginan, anggaran, alih fungsi lahan, keterbatasan lahan, kesadaran masyarakat, dan pemangkasan jalur hijau.