POTRET WAJAH POLITIK LOKAL ACEH: POLITICAL SETTLEMENTS DI KABUPATEN PIDIE PASCA MOU HELSINKI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi politik dan political settlements di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie pasca perjanjian damai MoU Helsinki. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui potret wajah politik Aceh khususnya Kabupaten Pidie pasca konflik serta menjadi rekomendasi bagi perpolitikan Aceh yang lebih inklusif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara serta observasi dengan para informan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia pada perundingan damai MoU Helsinki, Mantan Menteri Pertahanan GAM, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), Partai Politik Lokal di Kabupaten Pidie, Partai Politik Nasional di Kabupaten Pidie, Panwaslih Kabupaten Pidie, dan Polres Kabupaten Pidie. Data skunder diperoleh melalui studi Pustaka, dokumen, serta laporan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konflik kepentingan serta gagasan pembentukan partai politik lokal dan konsep otonomi khusus telah menjadi penyebab utama adanya transformasi besar bagi Aceh. Transformasi ini pun menghadirkan adanya desentralisasi asimetris dan partai politik lokal yang berimbas pada political settlements yang ada di Aceh pasca konflik. Political settlements di Aceh dikategorikan dalam hybrid settlements yang memperlihatkan adanya campur tangan elemen informal (GAM) dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadikan tata kelola pemerintahan di Aceh khususnya di Kabupaten masih bersifat sangat ekslusif pasca damai.