KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGADAAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
Argo Pambudi, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Abstract
pengadaan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport serta mengetahui hambatan-hambatan
dalam implementasi tersebut. Hasil penelitian ini disusun sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo mengenai kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara di Kulon Progo. Desain penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pembangunan bandara New Yogyakarta International
Airport sudah berjalan optimal. Hal tersebut dilihat dari aspek : 1) Komunikasi yang dilakukan oleh Tim
Koordinasi Pembangunan Bandara NYIA berhasil menyadarkan masyarakat terdampak pembangunan bandara, 2) Sumber
Daya telah tercukupi dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA, 3) Disposisi pelaksana kebijakan pengadaan
lahan menunjukkan sikap positif dan tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan, dan 4) Struktur Birokrasi
pada pelaksanaan pengadaan lahan sudah memiliki pembagian wewenang dalam implementasi pengadaan lahan pembangunan
bandara NYIA. Terdapat dua faktor penghambat yaitu : 1) Penolakan dari warga yang tanahnya akan dipakai untuk pembangunan
bandara NYIA, 2) Proses sertifikasi tanah milik warga belum bisa dilakukan karena berkas belum lengkap.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Lahan, Bandara New Yogyakarta International Airport
Full Text:
PDFReferences
Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik :Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.
Dunn William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan (Terjemahan). Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dwi Purwanto. (2008). Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri, Laporan Penelitian. Universitas Negeri Sebelas Maret. Solo.
Joko Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jakarta : Ghalis Indonesia.
Moleong, Lexy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Supriadi. (2008). Hukum Agraria. Jakarta : Sinar Baru Algesindo
Akhmad Sopanudin. (2016). Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara International di Kulon Progo. Jurnal Penelitian Sosiologi. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2016. Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Bandara Baru Tahun Anggaran 2016.
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v4i5.20928
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress