KONFLIK DAN SOLUSI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Dampak sosial dan ekonomi yang dialami penduduk dalam pembangunan Flyover Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman sehingga menimbulkan konflik, (2) Tanggapan stakeholder terhadap pembangunan Flyover Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman, (3) Langkahlangkah strategis dalam penanganan masalah pembebasan lahan warga yang terkena dampak pembangunan Flyover Jombor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang menjadi sumber penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan penduduk Padukuhan Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman yang terkena dampak langsung pembangunan Flyover Jombor serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 9 informan yang digunakan untuk penelitian ini. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis domain dengan model interaktif Miles dan Huberman. Setelah data terkumpul kemudian direduksi, disajikan dalam display data yang mendukung terbentuknya suatu kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan : (1) Dampak sosial yang terjadi sebagai akibat pembangunan Flyover Jombor antara lain renggangnya interaksi antar penduduk, kebisingan suara saat proses pembangunan, dan kerusakan lingkungan di sekitar Flyover Jombor. Dampak ekonomi meliputi perubahan pekerjaan utama dan matinya aktivitas perekonomian penduduk; (2) Tanggapan dari stakeholder (penduduk, pemerintah, dan tim negosiasi) khususnya terkait harga ganti rugi pembebasan lahan : tanggapan pertama adalah sepakat dengan harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 4.500.000/m2 dan tanggapan kedua tidak sepakat dengan harga tersebut serta meminta tuntutan Rp 10.000.000/m2; (3) Langkah-langkah strategis yang perlu segera dilakukan terkait pembebasan 19 unit lahan yang masih tersisa yaitu: pengajuan laporan ke Kementerian Pekerjaan Umum, mediasi ombudsman, penyediaan lahan lain untuk pelaku usaha, transparansi pembangunan flyover, serta sinergitas antara penduduk, satuan kerja, dinas, dan pelaksana lapangan.