Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Kinerja dan Peran Pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo
Suharno Suharno, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Abstract
Artikel ini ditulis berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja PLD dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo, mendeskripsikan peran PLD dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik cross check. Analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian yang dilaksanakan olehnya adalah bahwa kinerja dan peran PLD dalam progam BLT DD sudah terselenggara dengan baik, dapat dilihat pada: 1) Kinerja PLD dapat dilihat dari tahapan dalam BLT DD yaitu: musyawarah desa atau musdes sekaligus melakukan sosialisasi, melakukan input data lalu menguplodnya ke apikasi Omspan, membuat berita acara, menunggu pencairan dana, mengambil dana, membuat surat undangan bagi penerima BLT DD dan pelaksanaan penyerahan BLT DD. 2) Peran PLD yaitu melalui peran fasilitas, peran teknisi dan peran edukasi. Kinerja PLD dimonitoring dengan aplikasi Monevvedd dan peran PLD dievaluasi dengan aplikasi Lapidum yang dilakukan oleh pendamping desa.
Full Text:
PDFReferences
Afandi, M. &. (2020). Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. .
http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/articel/view/70, 92-113.
Ahmad. (2020). Dinamik proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi
Kasus di Desa pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kecamatan Humbang hsundutan). Lampung:
Universitas Negeri Lampung.
Bapenas. (2016). Sinergi Kawal Keuangan Desa.
http://www.bpkp.go.id/berita/read/1799/4975/SinergiKawalKeuanganDesa.bpkp, 120-130.
Dwiyanto, A. (2011). Mengembangkan Kepercyaan Publik dengan Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT
Granmedia Pustaka Utama .
Ife, J. &. (2008). Commubity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M, C. (2017). Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Kecamatan Kalirejo
Lampung Tengah. Tidak diterbitkan, 20-100.
M, J. (2015). Himpunan Peraturan Mengenai Dana Desa.
https://wahyudisupeno.wordpress.com/2015/09/11/modulpelatihanpenyelenggaraan-pendampingdesa/., 23-40.
Maun, C. (2020). Evektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena
Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahas Selatan .
Jakarta: Gasa Media.
Bella Wulandari Utami, Suharno. Pendamping Lokal Desa Atau PLD Dalam Kinerja Dan Peran Pada Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT DD) Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo
Putri, L. S. (2015). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/115, 55-65.
Rafaudin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendamping Desa di Kecamatan Sukadang Kabupaten Kroya
Utara. Skripsi Tidak Diterbitkan, 35-105.
Sinambela, P. &. (2012). Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak.
Toha, M. (2009). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
(Studi pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). https://journals.unihaz.ac.i
d/index.php/mimbar, 35-132.
Tsabit, A. R. (2012). Pengembangan Graha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal.
http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/alotgoritma/artikel/view/16/16, 102-112.
Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarat: Rineka Cipta.
Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya
pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. .
http://ejurnalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/artikel/view/566/85, 50-55.
Wardhani, A. P. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja
Pegawai. . Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan
Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpi http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568/553,
-65.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus . Jakarta: Center for Academic
Publishing Servic.
Undang-Undang dan Peraturan :
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Peraturan Presiden RI Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Perpres 104 Tahun 2021 Tentang Angaran BLT
Peraturan Menteri keuangan tentang penyelenggraan dan penyaluran aluran BLT DD PKM Nomor
07/2022 Pasal 37
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi RI 8 Tahun 2022 Pasal
ayat (2) I tentang kategorisasi calon penerima BLT DD 2023
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perangkat desa
Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) perbedaan antara PD dan PLD
Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10B, disebutkan tugas dan fungsi pendamping lokal
desa
Kepmendesa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 halaman (66) dan halaman (77) tentang tugas dan
indikator PLD
Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor:142/1030 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023
DOI: https://doi.org/10.21831/agora.v12i3.20160
Refbacks
- There are currently no refbacks.
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the bottom of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.