Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo

Abstract

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik cross check. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan Insersi Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo dilaksanakan dengan tahap yaitu: (a) penyisipan muatan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum, (b) koordinasi, (c) pelaksanaan program, dan (d) pengawasan. Pelaksanaan kebijakan ini belum optimal ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang kurang konsisten, belum meratanya  sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, belum adanya kerja sama dengan pihak lain yang terkait, tidak adanya pembiayaan khusus, serta tidak adanya struktur organisasi dan standar operasional prosedur; (2) faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Insersi Pendidikan Antikorupsi yaitu komunikasi pasif dari pihak orang tua, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya komitmen guru. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Insersi Pendidikan Antikorupsi yaitu adanya media komunikasi dan komitmen pimpinan sekolah.