Kewajiban Dilangsungkan nya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan masyarakat Batak Toba memberlakukan peraturan perkawinan yang mengharuskan/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki yang sama suku; (2) Akibat dari peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku tersebut; dan (3) Akibat jika perempuan Batak Toba melanggar atau menolak perkawinan adat (perkawinan sama suku tersebut). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Subjek penelitian ini meliputi: (2) Tua-tua adat kumpulan Naipospos Sorong (3) anak perempuan Batak Toba yang ada di kumpulan Naipospos Sorong. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara cross check. Teknik analisis adat dilakukan secara induktif, yang meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitin menunjukan (1) Alasan masyarakat Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong memberlakukan Peraturan Perkawinan Adat yang mengharus/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki sesama suku Batak yaitu adanya menjaga kelestariaan adat istiadat, menjaga kelastarian marga dan ketaatan agar tidak terkena sanksi. (2) Akibat dari peraturan adat di lingkungan Naipospos Sorong yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku adalah ketika adanya peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sesama suku Batak akan menimbulkan beberapa akibat pada anak perempuan di lingkungan Naipospos Sorong yaitu dibatasinya hak anak dalam memilih pasangan dan Dapat mengakibatkan perjodohan antar pariban yang dipaksakan. (3) Akibat jika perempuan Batak Toba di lngkungan Naipospos Sorong melanggar atau menolak perkawinan adat (perkawinan sama suku) yaitu akan menimbulkan berbagai masalah seperti menjadi aib keluarga, suku Batak menjadi punah dan adanya sanksi dari lingkungan Naipospos Sorong.