Studi Deskriptif Tentang Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi Waria  dan  mengetahui hambatan dalam upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai subjek penelitian yaitu Pembimbing/Pengelola/Seorang Divisi Pemberdayaan Perempuan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta,  dua Santri Waria, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bantul, dan Seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui Cross Check dan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengakuan hak sipil sebagai warga negara bagi Waria dilakukan melalui perubahan nama Pesantren Waria Senin-Kamis menjadi Pondok Pesantren Al-Fatah, Waria Crisis Centre dan Family Support Group dan Optimalisasi Workshop media massa. Upaya pengakuan hak politik bagi Waria dilakukan melalui bersama dengan Keluarga Besar Waria dan Ikatan Waria Yogyakarta melakukan audiensi kepada pemerintah, mengadakan Waria Goes to Campus, Adanya kampanye dan gerakan internasional. Hambatan  dalam upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi waria yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan faktor internal hak sipil yaitu penerimaan Waria dalam keluarga dan Rendahnya tingkat ekonomi, sedangkan dari faktor ekternal meliputi keterbatasan pendataan pemerintah dan minimnya anggaran pemerintah. Hambatan dari faktor internal dalam upaya pengakuan hak politik terdiri dari minimnya pemahaman urgensi kartu tanda penduduk dan  minimnya tingkat pendidikan Waria, sedang hambatan dari faktor eksternal  meliputi adanya peraturan khusus tentang Waria,  administrasi yang lama,  dan stigma negatif masyarakat.