SISTEM PEMERINTAHAN KRATON YOGYAKARTA PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kondisi pemerintahan Kraton Yogyakarta sebelum kemerdekaan; (2) sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan; (3) dampak penerapan sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan.

            Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Adapun tahap-tahap yang dimaksud adalah : (1) pemilihan topik yang akan diteliti; (2) heuristik yang berarti mengumpulkan sumber-sumber; (3) kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitan; (4) interpretasi atau merekonstruksi dan menyusun sumber-sumber yang telah di dapat; dan (5) penulisan sejarah (historiografi).

            Hasil penelitin ini adalah  : (1) pada masa penjajahan Belanda, Pepatih Dalem digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi Kraton. Pada masa Jepang, Sultan berusaha mengurangi kekuasaan pepatih dalem dengan mendistribusikan tugas-tugas yang ditangani Pepatih Dalem dalam jawatan-jawatan yang  disebut Paniradya; (2) pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sultan dan Paku Alam menyatakan bahwa daerahnya merupakan bagian dari RI. Kraton berusaha memberikan dukungan dan menyesuaikan diri terhadap berkembangnya demokrasi modern di Yogyakarta saat Ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Sultan berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi modern pemerintah daerah dengan demokrasi tradisional Kraton sehingga keduanya dapat saling mendukung. Kawedanan Kori menjadi penghubung antara pemerintahan Kraton dengan Pemerintah Daerah. Urusan dalam Kraton dikoordinasikan melalui Parentah Hageng Kraton yang membawahi bagian-bagian Kraton; (3) kondisi Yogyakarta relatif stabil dan terhindar dari gejolak-gejolak politik sehingga dapat mendukung pemerintahan RI. Yogyakarta ditetapkan menjadi Daerah Istimewa setingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. Kraton dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian diadakan pemisahan dalam tugas dan kewajibannya sehingga batas wewenang keduanya menjadi jelas