KEBIJAKAN KEUANGAN INDONESIA: ALI WARDHANA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1968-1973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Profil Ali Wardhana, (2) Kebijakan Menteri Keuangan Ali Wardhana tahun 1968-1973, dan (3) Dampak Kebijakan keuangan Menteri Ali Wardhana dalam perkembangan perekonomian Indonesia tahun 1968-1973.

            Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah a) pemilihan topik. Tahap kedua adalah b) pengumpulan sumber, baik primer maupun sekunder. Tahap ketiga adalah c) verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat adalah d) interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Dan tahap kelima adalah e) historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah (1) Ali Wardhana adalah lulusan sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan mendapatkan gelar Ph.D di University of California at Berkeley, Amerika Sertikat tahun 1962. Ali Wardhana dijuluki sebagai the longest finance minister karena menjabat sebagai menteri keuangan terlama selama tiga periode (1968-1983) dan menjadi menko ekuin pada tahun 1983-1988. Ali Wardhana juga merupakan salah satu dari Berkeley Mafia; (2) Kebijakan Menteri Keuangan Ali Wardhana selama menjabat menteri keuangan tahun 1968-1973 adalah mengeluarkan kebijakan anggaran berimbang pada APBN (Balanced Budget), menyempurnakan tarif perpajakan dan bea cukai berdasarkan sistem MPS (Self Assesment System) dan MPO (With Holding System), menyempurnakan atau mereformasi birokrasi di lingkungan kementerian keuangan, dan memberlakukan mata uang Rupiah (Rp) dan menghentikan mata uang Irian Barat Rupiah (IBRp) yang beredar di wilayah Irian Jaya; (3) Pada akhir kabinet pembangunan I tahun 1973, perekonomian di Indonesia tumbuh rata-rata diatas 6% berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (GDP). Hal tersebut tidak lepas dari dampak tiga kebijakan besar yang dikeluarkan oleh menteri keuangan Ali Wardhana. Kebijakan keseimbangan anggaran dalam APBN dapat meningkatkan tabungan pemerintah (surplus) dan inflasi dapat dikendalikan, bahkan hanya mencapai 0.9% pada tahun 1971. Penyempurnaan peraturan perpajakan yang baru dapat meningkatkan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Dan kebijakan reformasi birokrasi berpengaruh pada tata kelola dan kinerja yang teratur di setiap direktorat jenderal dalam lingkungan departemen keuangan