PENGELOLAAN PERSELISIHAN DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan perselisihan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perselisihan penegasan batas wilayah Kota Magelang dengan
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan observasi mendalam terhadap pejabat pemerintah sebagai informan utama dan tokoh
masyarakat di desa tersebut. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap utama yakni (1) pengolahan
data; (2) analisis data; dan (3) interpretasi/penafsiran hasil analisis.Berdasarkan hasil penelitian, tahap
pengelolaan perselisihan dimulai dari penyusunan rencana yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlebih
dahulu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Setelah itu, perumusan strategi dan penyusunan program.
Adapun program tersebut disesuaikan dengan amanat Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah. Keseluruhan program telah terlaksana, namun tidak menghasilkan keputusan batas
wilayah di sisi selatan. Keputusan akhir penyelesaian perselisihan diserahkan ke Kemendagri. Dalam hal ini,
Pemprov Jawa Tengah memantau dan mengikuti alur kegiatan yang dilakukan Kemendagri dan berperan
aktif selama proses penyelesaian. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan perselisihan tersebut antara
lain: (1) perbedaan sumber hukum, (2) peraturan sebelumnya yang belum menjelaskan secara detail batas
waktu dalam penyelesaian konflik, (3) ego sektoral diantara kedua belah pihak dan (4) kurang tegasnya
Pemprov dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian konflik tersebut.
Kata kunci: batas wilayah, pengelolaan, perselisihan

Abstract
This research purpose to examined how the Governor of Central Java managed the dispute of borderline
between Magelang City and Magelang Regency Central Java Province and to explain the obstacle factor of
disputes management process. The research used qualitative approach with descriptive methods. Data
collecting technique used interview, observation and documentations. Data analysis technique consist of
three main stages: (1) data processing; (2) data analysis; and (3) interpretation of the results. The results of
this research showed the stage of disputes management start from preparation of the plan, the Governor of
Central Java identified the problem. After that, the next step was the formulation of strategy and preparation
the program. This program were refer to Permendagri 76/2012 about Affirmation Guidelines of Regional
Limits. All of the programs have been implemented, but it does not result about borderline in south of the
region. The subsequent dispute settlement was submitted to Ministry of Domestic. The obstacle factors in the
dispute management were: (1) differences in sources of law, (2) previous regulations had not detail
explained about the deadline in conflict resolution, (3) sectoral ego between the two parties and (4)
Governor was lack of decisive in making decisions related to the resolution of the conflict.
Keywords: borderline area, management, disputes