IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN SLEMAN
Abstract
lahan di Wilayah Sleman Tengah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan
menghasilkan rekomendasi perbaikan. Urgensi penelitian adalah fenomena alih fungsi lahan
yang terjadi perlu dikendalikan karena tidak seimbang dengan aspek lingkungan dan ekonomi.
Desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Informan penelitian meliputi Dinas
Pertanian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan pemohon izin pemanfaatan ruang. Teknik pengambilan
data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, terdiri dari
reduksi, display, analisis, kesimpulan, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi
kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Tengah belum berjalan optimal. Isi kebijakan
yang diacu belum rinci mengatur plotting wilayah di lapangan. Dampak dan perubahan yang
dihasilkan belum signifikan mengendalikan laju alih fungsi lahan. Kurangnya jumlah sumber daya manusia
dan anggaran. Koordinasi antar dan dalam lembaga pelaksana tidak efektif. Terdapat tiga
faktor pendukung, yakni terbentuknya tim koordinasi penataan ruang daerah lintas sektor,
terbitnya instrumen kebijakan pendukung, dan adanya inovasi pertanian milenial. Empat faktor
penghambatnya adalah nilai ekonomi sektor non pertanian lebih besar, belum adanya penetapan
kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan rencana detail tata ruang Wilayah Sleman
Tengah, media koordinasi pengawasan kurang efektif, dan kurangnya sumberdaya manusia serta anggaran.
Kata kunci : Implementasi, Pengendalian Lahan, Alih Fungsi Lahan, Kabupaten Sleman
Full Text:
PDFReferences
Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. 1(1): 1-10
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2021. Yogyakarta: BPS
Badan Pusat Statistik. (2019). Direktori Hotel dan Akomodasi Lain Daerah Istimewa Yogykarta 2019. Yogyakarta: PT. Pohon Cemara
Creswell, J. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko, T., & S. Rahayu. 2012. Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah peri urban studi kasus: Kecamatan Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 8(4): 330-340
Handari, A.W. (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
Hatu, R. A. (2018). Probematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Absolute Media
Hidayat, S. I. 2008. Analisis konversi lahan sawah di Propinsi Jawa Timur. JSEP. 2(3): 48-58
Ilham, N., Y. Syaukat., S. Friyatno. 2005. Perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah serta dampak ekonominya. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 5(2)
Irawan, A. 2014. Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. 1(2)
Isa, Iwan. 2006. “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian”. Prosiding dari Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada 27-28 Juni 2006. Bogor: 1-16
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press
Kresna, M. 2017. Risiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta. https://tirto.id/risiko-dan-nasib-buruk- pembangunan-hotel-di-yogyakarta- bkWg. Diakses pada 20 Oktober 2020
Kurniawan, D., & T. Windryanto. 2014. Implementasi kebijakan UU. no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Paradigma. 3(2): 220-257
Kuswanto, H & R. Diani. (2016). Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di kabupaten Sidoarjo. Jurnal Universitas Narotama Surabaya. Diambil pada tanggal 25 Oktober 2020, dari https://core.ac.uk/reader/233593360
Pakpahan, A., A. Anwar., G. Besar. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah. Jurnal Agro Ekonomi. Diambil pada 25 Oktober 2020, dari http://repository.pertanian.go.id/handle /123456789/2/discover
Pemerintah Kabupaten Sleman. 2020. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2020. http://www.slemankab.go.id/profil- kabupaten- sleman/geografi/karakteristik-wilayah: Diambil pada 19 Oktober 2020
Prasada, I.M.Y & T.A. Rosa. 2018. Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 14 (1): 210-224
Prihatin R.B. 2015. Alih fungsi lahan di perkotaan (studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). Aspirasi. 6(2): 105-118
Putra, R. N. 2015. Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu sebagai kawasan agropolitan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 3(2): 71-80
Santoso, E.B., A. Iswi., I. Yanuasmara. 2020. Inovasi, masalah, dan tantangan penyusunan rdtr untuk oss kasus pada penyusunan rdtr di Sendawar Timur, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Widya Praja. 46(1): 230-241
Sari, R. P & Y. Rahayu. 2021. Faktor-faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan penyelenggaran mal pelayanan publik. Perspektif. 10(1): 230-238
Sirajuddin, I. A. 2014. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik. 4(1)
Subkhi, W. B. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di kabupaten: studi kasus kabupaten sleman, DIY. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. 7(2): 105-120
Sucahyo, N. (Juni 2020). Ancaman Kelangkaan Pangan di Akhir Tahun. Voa Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/anca man-kelangkaan-pangan-di-akhir- tahun/5464794.html. Diakses pada 20 Oktober 2020
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
Wicaksono, P. 2020. Alasan Yogyakarta Perpanjang Moratorium Hotel Baru. Tempo.com. https://travel.tempo.co/read/1293953/al asan-yogyakarta-perpanjang- moratorium-hotel-baru/full&view=ok. Diakses pada 20 Oktober 2020
Widowati, S. P. 2013. Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau perumahan di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. 5(2): 102-116
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v5i5.21186
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress
