AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM PENANGANAN COVID-19
Abstract
Yogyakarta (DIY) dalam penanganan Covid-19 tahun 2020, serta faktor pendorong dan
faktor penghambat akuntabilitas. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah
Daerah DIY belum akuntabel dalam penanganan Covid-19 karena belum memenuhi empat indikator
akuntabilitas. Pada indikator anggaran yang akuntabel, Pemerintah Daerah DIY belum
melakukan pertanggungjawaban secara ekstern kepada masyarakat karena belum tersedianya
informasi mengenai penggunaan keuangan dalam penanganan Covid-19. Pada indikator
pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan pertanggungjawaban kinerja
dilihat dari aspek administrasi berupa laporan kinerja akan tetapi dalam implementasi kebijakan
penanganan Covid-19 belum baik karena kasus Covid-19 terus meningkat dan Pemerintah Daerah
kewalahan dalam menangani pandemi di DIY. Pada indikator intensitas penyimpangan, masih
banyaknya permasalahan Pemerintah Daerah DIY dalam penanganan Covid-19. Pada indikator upaya
tindak lanjut atas penyimpangan telah dilakukan dengan baik oleh lembaga pengawas. Faktor
penghambat akuntabilitas adalah kepatuhan masyarakat untuk taat terhadap himbauan pemerintah
dan internal organisasi pemerintah yang sangat prosedural berakibat pada kelambanan termasuk
dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang mendesak. Sedangkan untuk faktor
nilai-nilai moral masyarakat setempat, faktor kultural yang dimiliki, faktor penegakan
hukum dan faktor teknologi menjadi faktor pendorong.
Kata kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Daerah DIY, Penanganan Covid-19
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta
Creswell, John W. (2010). Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Duckett, Stephen., et al. (2020). Coming out of COVID-19 lockdown: the next steps for Australian health care. Grattan Institute.
Jubaedah, Edah., dkk. (2008). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah/Kota. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN)
Kumorotomo, Wahyudi. (2020). Bab 7 Peluang Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik: Catatan Mengenai Dana Stimulus dan Realokasi Anggaran Pemerintah: New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Nazir, Mohammad. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pratiwi, Andi dkk. (2020). Kumpulan Rekomendasi Kebijakan Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi Covid-19. Jakarta: Think Policy Society.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta
Widaningrum, Ambar & Wawan Mas’udi. (2020). Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Tata Kelola Penanganan Covid- 19 di Indonesia: Kajian Awal, 46-63. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Widoyoko, Eko P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Afriyanti, Dwi, dkk. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(1), 21-42.
Asrida. (2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran. Jurnal Kebangsaan, Vol.1 No.1
Dewi, Elvia P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal Lentera Bisnis, 7(2), 81-108.
Pardede, Joe Putra P. & Rozmita Dewi Y.R. (2020). Tata Kelola Penanganan Kasus COVID-19 di Selandia Baru. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 194-201
Sari, Dessy M., & Thalita R. Khaerani. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kantor Dppkad Kabupaten Pati. Journal of Public Policy and Management Review, 1(1), 51-67.
Suhartoyo. (2020). Governance Services Against Pandemic Covid 19 as a Form of Good Governance. Administrative Law and Governance Journal, 3(4), 708-718
Alizar, Adi M. & Yusdi Usman. (2020) Akuntabilitas Penanganan Covid-19 - IAP2 Indonesia. IAP2 Indonesia. Diakses dari https://iap2.or.id/akuntabilitas- penanganan-Covid-19/ [15 Maret 2021]
BPMI Setpres. (2020). Pemerintah Fokus Kendalikan Covid-19 Secepatnya. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran- pers/pemerintah-fokus-kendalikan- Covid-19-secepatnya/ [2 Februari 2021].
Colangelo, M. (2020). Deep Analysis Of Global Pandemic Data Reveals Important Insights. Diakses dari https://www.forbes.com/sites/cognitiv eworld/2020/04/13/Covid-19- complexity-demands-sophisticated- analytics-deep-analysis-of-global- pandemic-data-reveals-important- insights/?sh=66b280462f6e [pada 5 Februari 2021]
Diskominfo DIY. (2020). Kinerja Pemda DIY dalam menangani covid-19 Terbaik. Diakses dari https://diskominfo.jogjaprov.go.id/ber ita/baca/kinerja-pemda-diy-dalam- menangani-Covid-19-terbaik [pada 20 Februari 2021].
Syambudi, Irwan. (2021). Yogyakarta Darurat COVID-19: Rumah Sakit Kolaps, Kematian Melonjak. Diakses dari https://tirto.id/yogyakarta- darurat-Covid-19-rumah-sakit kolaps-kematian-melonjak-f9eP [pada 17 Februari 2021].
Winduajie, Yuwantoro. (2021). Ahli Epidemiologi UGM: Pemerintah Harus Bangun Kepercayaan Masyarakat Soal Vaksinasi COVID- 19. Diakses dari https://jogja.tribunnews.com/2021/01/ 31/ahli-epidemiologi-ugm- pemerintah-harus-bangun- kepercayaan-masyarakat-soal- vaksinasi-covid- 19 [pada 16 Februari 2021].
Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di DIY
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
BPBD DIY. (2020) Laporan Penanganan Covid-19 DIY. Yogyakarta: BPBD DIY.
BPK Perwakilan Provinsi DIY. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Yogyakarta: BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Pemerintah Daerah DIY. (2020). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2020. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY.
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v5i4.21155
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress