EVALUASI KEBIJAKAN PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP REPRODUKSI SOSIAL BURUH DI KOTA YOGYAKARTA
Abstract
Pengupahan terhadap reproduksi sosial buruh di Kota Yogyakarta. Urgensi penelitian ini
adalah untuk meningkatkan upah buruh di Kota Yogyakarta melalui masukan dari hasil
evaluasi kebijakan pengupahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan berdasarkan teori evaluasi Bridgman
dan Davis (2000) dengan indikator input, process, output, dan outcome dengan hasil evaluasi kebijakan
PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan belum optimal, karena pada indikator dampak ditemukan
hasil bahwa upah rendah yang diterima buruh-buruh di Kota Yogyakarta membatasi kemampuan buruh
untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosialnya. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan
pengupahan adalah tidak tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan
yang belum melaksanakan struktur dan skala upah sehingga buruh- buruh dengan masa kerja lebih dari
1 tahun masih diupah setara upah minimum. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan
sosialisasi tentang peraturan struktur dan skala upah.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, upah minimum, reproduksi sosial
Full Text:
PDFReferences
Althusser, Louis. (2015).Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara. Penerbit IndoProgress
Beritasatu.com. (2019). Upah Belum Penuhi Standar, Buruh Masih Utang untuk Biaya Hidup. Diakses pada 22 September 2020, dari https://www.beritasatu.com/rully- satriadi/nasional/580729/upah-belum- penuhi-standar-buruh-masih-utang-untuk- biaya-hidup
Andriawan, Ferry Wahyu. (2019). Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Akses Layanan Publik Melalui JOGJA SMART SERVICE.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Hariwijaya. (2007). Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi , Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Yogyakarta: elmatera- publishing
Miftahudin. (2009). Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang).Tesis.Program Pascasarjana. Semarang: Universitas Diponegoro
Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Nugroho, Riant. (2016). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan PraktikPemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta:Grasindo.
Santosa, Pandji. (2012). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama
Stufflebram, Daniel L. and Shinkfield, Antony J. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: A Wiley Imprint
Tirto.id. (2019). Jerit Buruh Jogja Soal UMP Rp1,7 Juta Tak Manusiawi Jauh dari KHL. Diakses pada 23 Desember 2019, dari https://tirto.id/jerit-buruh-jogja-soal- ump-rp17-juta-tak-manusiawi-jauh-dari- khl-ekTW
Tribun Jogja. (2017). Ngimpi Bisa Beli Rumah di DIY. Diakses pada 4 Oktober 2020, dari https://jogja.tribunnews.com/2017/01/11/n gimpi-bisa-beli-rumah-di-diy
Wulansari, Anindya Dessi. (2019). Hubungan Industrial Pasca Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Studi Komparasi: Kabupaten Bekasi dan Kota Yogyakarta). Naskah Publikasi. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v5i3.21127
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress