EVALUASI KEBIJAKAN PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP REPRODUKSI SOSIAL BURUH DI KOTA YOGYAKARTA

Serabella Annora, Francisca Winarni

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kebijakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang  
Pengupahan  terhadap  reproduksi  sosial  buruh  di  Kota  Yogyakarta.  Urgensi  penelitian  ini
adalah  untuk  meningkatkan  upah  buruh  di  Kota  Yogyakarta  melalui  masukan  dari  hasil  
evaluasi kebijakan  pengupahan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  
kualitatif dengan  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  
observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Penelitian  dilakukan  berdasarkan  teori  evaluasi  Bridgman  
dan  Davis (2000) dengan indikator input, process, output, dan outcome dengan hasil evaluasi kebijakan
PP No. 78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  belum  optimal,  karena  pada  indikator  dampak  ditemukan  
hasil bahwa  upah  rendah  yang  diterima  buruh-buruh  di  Kota  Yogyakarta  membatasi  kemampuan  buruh
untuk  memenuhi  kebutuhan  reproduksi  sosialnya.  Permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan kebijakan  
pengupahan  adalah  tidak  tegasnya  sanksi  yang  diberikan  pemerintah  terhadap perusahaan-perusahaan  
yang  belum  melaksanakan  struktur  dan  skala  upah  sehingga  buruh- buruh dengan masa kerja lebih dari
1 tahun masih diupah setara upah minimum. Upaya yang dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  melakukan  
sosialisasi  tentang  peraturan  struktur  dan skala upah.  

Kata kunci: evaluasi kebijakan, upah minimum, reproduksi sosial  
 

Full Text:

PDF

References


Althusser, Louis. (2015).Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara. Penerbit IndoProgress

Beritasatu.com. (2019). Upah Belum Penuhi Standar, Buruh Masih Utang untuk Biaya Hidup. Diakses pada 22 September 2020, dari https://www.beritasatu.com/rully- satriadi/nasional/580729/upah-belum- penuhi-standar-buruh-masih-utang-untuk- biaya-hidup

Andriawan, Ferry Wahyu. (2019). Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Akses Layanan Publik Melalui JOGJA SMART SERVICE.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hariwijaya. (2007). Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi , Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Yogyakarta: elmatera- publishing

Miftahudin. (2009). Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang).Tesis.Program Pascasarjana. Semarang: Universitas Diponegoro

Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. (2016). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan PraktikPemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta:Grasindo.

Santosa, Pandji. (2012). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama

Stufflebram, Daniel L. and Shinkfield, Antony J. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: A Wiley Imprint

Tirto.id. (2019). Jerit Buruh Jogja Soal UMP Rp1,7 Juta Tak Manusiawi Jauh dari KHL. Diakses pada 23 Desember 2019, dari https://tirto.id/jerit-buruh-jogja-soal- ump-rp17-juta-tak-manusiawi-jauh-dari- khl-ekTW

Tribun Jogja. (2017). Ngimpi Bisa Beli Rumah di DIY. Diakses pada 4 Oktober 2020, dari https://jogja.tribunnews.com/2017/01/11/n gimpi-bisa-beli-rumah-di-diy

Wulansari, Anindya Dessi. (2019). Hubungan Industrial Pasca Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Studi Komparasi: Kabupaten Bekasi dan Kota Yogyakarta). Naskah Publikasi. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.




DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v5i3.21127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




SUPPORTED BY:

 

 

INDEX BY:

on Progress