DEMOCRATIC GOVERNANCE: STUDI ADVOKASI KASUS ERWIANA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pelaksanaan democratic governance yang dilakukan oleh Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melalui advokasi kasus Erwiana dan (2) mengetahui  faktor-faktor  pendukung  maupun  
penghambat  lembaga  swadaya  masyarakat  dalam mempromosikan  democratic  governance.  Penelitian  ini  perlu  
dilakukan  untuk  mengkaji  partisipasi peran lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan
yang demokratis di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian  ini  
adalah Direktur,  Kepala  Divisi  dan  anggota  LBH  Yogyakarta  serta  Erwiana  selaku  penerima  manfaat. Pengumpulan  
data  dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Pengecekan keabsahan  data  dilakukan  dengan  
triangulasi  sumber.  Analisis  data  dilakukan  melalui  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi,  
dan  penegasan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  democratic  governance  oleh  LBH  Yogyakarta  
yang  diwujudkan melalui  advokasi  kasus  sudah  optimal,  terutamanya  pada  indikator  universal  protection  of  human
rights  dan  non-discriminatory  laws  bagi  pekerja  migran.  LBH  Yogyakarta  bersama  jaringan  kerja melalui  pendampingan  
kasus  dapat  memenangkan  perkara  Erwiana  sehingga  dapat  kembali mendapatkan  haknya  sebagai  pekerja  sektor  informal.  
Faktor  pendukung  penerapannya  adalah pembangunan  politik  sebagai  mobilisasi  dan  partisipasi  massa,  kerjasama  dengan  
kelompok  grass root,  dukungan  lembaga  donor,  dan  kebijakan  yang  mendukung  pendampingan  perkara.  Sedangkan faktor  
penghambatnya  adalah  political  will,  resistensi  kelompok  intoleran,  dan  minimnya  SDM organisasi. Implikasi hasil
penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kajian pengembangan penelitian tentang partisipasi publik dan demokrasi
dalam konteks administrasi publik.  

Kata Kunci: democratic governance, bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat.