PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BERDASARKAN PERMENDAG RI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SKA DI DISPERINDAG DIY
Abstract
pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) berdasarkan Permendag RI Nomor 24 Tahun 2018 di Disperindag DIY.
Penelitian ini juga ditujukan sebagai referensi bagi pembaca dan instansi terkait serta sebagai evaluasi
dan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemeriksaan keabsahan data
dilakukan dengan triangulasi sumber.Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data,reduksi data,penyajian data,
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Permendag RI Nomor 24 Tahun 2018
di Disperindag DIY dapat dikatakan cukup baik dilihat dari 4 indikator pelaksanaan yaitu pembuatan rencana detail seperti
pembuatan rencana jangka pendek dan mengorganisir sumber-sumber yang ada sesuai peraturan, pemberian tugas, monitoring, dan review
yang telah dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi pelaksanaan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Adapun faktor penghambat yang muncul adalah hambatan dalam pembuatan rencana kegiatan mikro internal IPSKA DIY,kurangnya SDM yang tersedia,
keterbatasan waktu pelayanan, serta kurangnya informasi yang diberikan di website Disperindag DIY.
Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Pelayanan Penerbitan, SKA
Full Text:
PDFReferences
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Agus, Erwan. (2012). Implementasi Kebijakan Publik “Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.
Batinggi, Achmad. (2004). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. (2013). Surat Keterangan Asal
(Certificate Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia. Jakarta: Kementrian Perdagangan RI.
H.A.S Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
(2014). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Kasmir. (2006). Kewirausahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Cara
Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia. Sekertariat Jendral Kementrian Perdagangan: Jakarta.
Republik Indonesia.(2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Jakarta.
Republik Indonesia.(2014).Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia: Jakarta.
Republik Indonesia.(2015). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 205 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sekertaris Daerah Istimewa Yogyakarta: Yogyakarta
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta: Yogyakarta
Siagian, S.P.(2008).Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sinambela,L.P.2006.Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi.Jakarta: Bumi Aksara.
(2014). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono, AG. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
(2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
.(2013). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
Subarsono. (2016). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Terry, George R. (2006). Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Menperin.(2014). Industri Penunjang Migas Terbelit Masalah. Diakses pada 20 November 2018 pukul 13.00 WIB dari
http://www.kemenperin.go.id/artikel/ 3753/Menperin:-Industri-Penunjang- Migas-Terbelit-Masalah
Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementrian Keuangan RI dan Program Studi Kajian Wilayah America.(2012).
Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikatdi Bidang Ekonomi.Jakarta :Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 15.10 WIB pada http://kemenkeu.go.id/sites/defa ult/files/Kajian_Kerja_Sama_B ilateral_RI-AS.pdf
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v4i4.20474
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress