PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIAP BANYUMAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS

Aji R Purwasih, Sugi Rahayu

Abstract


Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penerapan  E-Government  melalui  SIAP Banyumas  sebagai  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Banyumas,  serta mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan  dalam  penerapannya.  Desain  penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAP Banyumas  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Banyumas  belum  sepenuhnya berjalan  optimal.  Hal  tersebut  dilihat  dari  komponen  dalam  penerapan  E-Government  yang dikemukakan oleh Indrajit yaitu, content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen  interfaces,  dan  capital.  Penerapan  SIAP  Banyumas  memiliki  peluang  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  dan  transparan, walaupun  terdapat  permasalahan  yang  menjadi  tantangan  dalam  penerapannya,  meliputi:  (1) fungsionalitas  website  yang  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan,  (2)  belum  adanya  pelatihan  dan sosialisasi  yang  mendukung  penyampaian  informasi,  (3)  belum  adanya  SOP  yang  memuat  kerangka pelaksanaan SIAP Banyumas.

Kata kunci: E-Government, SIAP Banyumas, Partisipasi Masyarakat  


Full Text:

PDF

References


Arisaputra, M.I. (2013). Penerapaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia Vo. 28, No. 2. Universitas Airlangga.

Astuti, S.I. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Clark, D., Gillet, S., Lehr, W., et al. (2003). Local Government Stimulation of Broadband: Effectiveness, E- Government, and Economic Development. John F. Kennedy School of Government. Faculty Reserach Working Papers Series. Harvard University.

Elysia, V., Wihadanto, A., & Sumartono. (2017). Implementasi E-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia.

Fajar, M., Elvina & Fitri. (2012). Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Divisi Humas POLRI Berbasis Web. Jakarta. Universitas Mercu Buana.

Indrajit, R.E. (2007). Elecrtonic Government In Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. APTIKOM.

Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma, Vol. 2, No. 1. April 2013.FISIP.UniversitasMulawarman.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Laporan Triwulan I Tahun 2018. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.

Moleong, L.J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Vol. 14, No. 26 Oktober 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Brabai. Kalimantan.

Pascual, P.J. (2003). E-Government. Asean Task Force UNDP. APDIP.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E- Government.

Putri, E.K. & Pambudi, A. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Vol. 7, No. 3. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, UNY.

Prasetyo, A.A. (2014). Analisis Pengembangan E-Government di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik. FISIP. UNDIP.

Prastowo, B. (2004). Manejemen E- Government: Elemen-elemen E-Government. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Risnandar. (2014). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Vol.2, No. 7. Universitas Taduloko.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Swastika & Okariawan. (2006). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government (Studi Kasus: Pemerintah Kota Denpasar). STIKOM Surabaya.

United E-Government Survey 2012. 2012. Department of Economic and Social Affairs. United Nation New York.

Wijaya, A. (2015). Penerapan E- Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. UNNES. Semarang.

Wirawan, R., Mardiyono & Nurpratiwi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Vol. 4, No. 2 (2015). Universitas Brawijaya.




DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v4i2.19302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




SUPPORTED BY:

 

 

INDEX BY:

on Progress