PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIAP BANYUMAS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan E-Government melalui SIAP Banyumas sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapannya. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAP Banyumas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dilihat dari komponen dalam penerapan E-Government yang dikemukakan oleh Indrajit yaitu, content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, dan capital. Penerapan SIAP Banyumas memiliki peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, walaupun terdapat permasalahan yang menjadi tantangan dalam penerapannya, meliputi: (1) fungsionalitas website yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, (2) belum adanya pelatihan dan sosialisasi yang mendukung penyampaian informasi, (3) belum adanya SOP yang memuat kerangka pelaksanaan SIAP Banyumas.
Kata kunci: E-Government, SIAP Banyumas, Partisipasi Masyarakat
Full Text:
PDFReferences
Arisaputra, M.I. (2013). Penerapaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia Vo. 28, No. 2. Universitas Airlangga.
Astuti, S.I. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Clark, D., Gillet, S., Lehr, W., et al. (2003). Local Government Stimulation of Broadband: Effectiveness, E- Government, and Economic Development. John F. Kennedy School of Government. Faculty Reserach Working Papers Series. Harvard University.
Elysia, V., Wihadanto, A., & Sumartono. (2017). Implementasi E-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia.
Fajar, M., Elvina & Fitri. (2012). Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Divisi Humas POLRI Berbasis Web. Jakarta. Universitas Mercu Buana.
Indrajit, R.E. (2007). Elecrtonic Government In Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. APTIKOM.
Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma, Vol. 2, No. 1. April 2013.FISIP.UniversitasMulawarman.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Laporan Triwulan I Tahun 2018. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
Moleong, L.J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Vol. 14, No. 26 Oktober 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Brabai. Kalimantan.
Pascual, P.J. (2003). E-Government. Asean Task Force UNDP. APDIP.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Kabupaten Banyumas.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E- Government.
Putri, E.K. & Pambudi, A. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Vol. 7, No. 3. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, UNY.
Prasetyo, A.A. (2014). Analisis Pengembangan E-Government di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik. FISIP. UNDIP.
Prastowo, B. (2004). Manejemen E- Government: Elemen-elemen E-Government. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Risnandar. (2014). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Vol.2, No. 7. Universitas Taduloko.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Swastika & Okariawan. (2006). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government (Studi Kasus: Pemerintah Kota Denpasar). STIKOM Surabaya.
United E-Government Survey 2012. 2012. Department of Economic and Social Affairs. United Nation New York.
Wijaya, A. (2015). Penerapan E- Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. UNNES. Semarang.
Wirawan, R., Mardiyono & Nurpratiwi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Vol. 4, No. 2 (2015). Universitas Brawijaya.
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v4i2.19302
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress