DELIBERATIVE PUBLIC POLICY DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA GOA PINDUL, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  deliberatif dalam  perumusan  kebijakan  publik  melalui  musyawarah  pengelolaan  objek  wisata  Goa Pindul,  mengidentifikasi  hambatan  dalam  proses  tersebut,  serta  memberikan  masukan  atau rekomendasi  kepada  pihak-pihak  terkait  dalam  rangka  perbaikan  terhadap  pelaksanaan musyawarah pengelolaan objek wisata Goa Pindul. Desain penelitian  yang digunakan adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses perumusan kebijakan publik melalui musyawarah pengelolaan objek wisata Goa Pindul belum sepenuhnya  bersifat deliberatif dilihat dari tiga  indikator yang dikemukakan oleh Carson dan Karp  yaitu  influence  (pengaruh),  inclusion  (keterwakilan),  dan  deliberation  (deliberasi). Terdapat tiga hambatan  yang  mengakibatkan proses deliberatif tersebut belum dapat berjalan dengan  semestinya,  antara  lain:  1)  adanya  perbedaan  kepentingan  yang  dibawa  ke  dalam musyawarah,  2)  kurang  dilibatkannya  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul  sebagai mediator, 3) adanya pelanggaran terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pihak pokdarwis.

Kata kunci: kebijakan publik deliberatif, pengelolaan objek wisata, dan Goa Pindul