Implementasi Kebijakan Penyelarasan Budaya Pemerintahan Satriya Dengan Core Value "BerAKHLAK" Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
Titis Dewi Anggalini, Yogyakarta State University
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Penyelarasan Budaya Pemerintahan Satriya dengan Core Value “BerAKHLAK” di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menelaah pandangan Aparatur Sipil Negara dan pengguna layanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta terkait implementasi budaya pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelarasan budaya pemerintahan satriya dengan core value BerAKHLAK telah diimplementasikan dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi telah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan penyelarasan SATRIYA dan BerAKHLAK. Aspek Sumber Daya telah dikelola dengan optimal meskipun keberadaannya terbatas. Pada aspek disposisi sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan dan Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial. Selanjutnya aspek struktur birokrasi telah mendukung proses komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan realisasi renaksi budaya pemerintahan. Sehingga dapat diketahui terdapat penghambat yaitu pada ketidaktersediaan anggaran khusus dan keterbatasan sarana prasarana. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengusulan anggaran kepada pemerintah untuk menunjang realisasi rencana aksi budaya pemerintahan dan penambahan kelengkapan sarana prasarana.
Full Text:
XMLReferences
Fardiansyah, H., dkk. (2023). Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara. Bandung: Widina Bhakti Persada
Setijabudi. Peningkatan Kinerja Layanan Organisasi Publik melalui Penerapan Manajemen Stratejik. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, vol. 10, no. 1, 2010, doi:10.1234/jrebis.v10i1.26.
Ombudsman Republik Indonesia. 2024. Laporan Tahunan 2023 Perkuat Kerja Sama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik. Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta. 266 hal.
Rusian, D.A. (2023). Merasa Tak Diajak Bicara soal Rencana Relokasi, PKL Maliboro Laporkan Pemda DIY ke Ombudsman. Kompas.com. https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/12/18/194230078/merasa-tak-diajak-bicara-soal-rencana-relokasi-pkl-maliboro-laporkan
Patahullah. (2021). Integritas dan Profesionalisme ASN di Era Milenial. https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-profesionalisme-asn-di-era-milenial
RI, O. (n.d.). Mengenal Maladministrasi. Ombudsman.go.id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi
Jumlah laporan Tahun 2023 atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis - Dugaan Maladministrasi Tahun 2023.xlsx - PORTAL DATA OMBUDSMAN RI. (2023). Ombudsman.go.id. https://ckan.ombudsman.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-laporan-atas-dugaan-maladministrasi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik-menurut-jenis/resource/e6b896bc-6c05-4534-9f50-01cd1b69a541
Media, K. C. (2022, July 21). 35 Persen ASN di RI Kinerjanya Rendah, BKN: Seperti “Kayu Mati” karena Malas. KOMPAS.com. https://money.kompas.com/read/2022/07/21/142000926/35-persen-asn-di-ri-kinerjanya-rendah-bkn--seperti-kayu-mati-karena-malas
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2019). Makna dan Tujuan. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan1
Tim RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2014). Buku Saku Reformasi Birokrasi. E-book. Diakses dari https://rb.ekon.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku-Saku-RB.pdf
Administrator. (2009, May 13). Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan
Badan Kepegawaian Negara. (2012). Buku Saku Panduan Perilaku Core Values. E-book diakses dari https://www.bkn.go.id/e-library/buku-saku-panduan-perilaku-core-values-bkn/
Sugiyono. (2022). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
L. J. Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Chirwa, M, Boikanyo, D.H. (2022). The Role Of Effective Communication In Successful Strategy Implementation. Independent Research Journal In The Management Sciences, Vol. 22(1), 10.4102/ac.v22i1.1020.
Nugroho, Riant. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisi Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Kompetensi SDM Pegang Peran Penting dalam Perumusan Kebijakan Publik – LAN RI. (2022, November 25). Lan.go.id. https://lan.go.id/?p=11906
Natesan, S.D., Marathe, R.R. (2017). The Importance Of Being A Policy Implementer. Sage Journal, Vol. 41(4), https://doi.org/10.1177/073491491704100401
Irawan, B., Roesminingsih, M.V., dkk. The Effect of Communication and Resource on Policy Implementation: Empirical Study From Indonesia. Migartion Letters, Vol. 21(4), pp-88-97
Tezera, D. (2019). Factors For The Successful Implementation Of Policies. Merit Research Journals, Vol. 7(8), 10.5281/zenodo.3382780
Whetsell, T. A., Kroll, A., & DeHart-Davis, L. (2021). Formal hierarchies and informal networks: How organizational structure shapes information search in local government. Journal of Public Administration Research and Theory, 31(4), 653-669
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. University of California Press.
Elmore, R. F. (1979). Backwards Mapping: Implementing Educational Policies. Educational Researcher, 8(5), 1-9
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v3i1.22957
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress



