Evaluasi Implementasi Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 472 Tahun 2021 di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
Argo Pambudi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Abdal. (2015). Memahami Konsep kebijakan Publik. Bandung.
Arfita S, Dkk. (2021). Implementasi Etika ASN dalam Pelayanan Publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi. 4(2). 162-169. Diakses melalui
https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/1876/pdf.
Arikunto S. (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Betti, S.C., & Winarni, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Journal Of Public
Policy And Administration Research, 4(2). Diakses melalui
https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/19333Fajri H, Yuanjaya
P, Community Engagement in a Social Movement: A Case of Geothermal Energy
Development in Gunung Talang–Bukit Kili area, IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science 448, Volume 448, 2020, pp. 425 – 478.
Kasn.go.id. (2022). KASN Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kode Etik ASN.
diakses melalui https://kasn.go.id/id/publikasi/kasn-evaluasi-tingkat-kepatuhanpelaksanaan-kode-etik-asn. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 472 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kode Etik
Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
Ombudsman RI. (2021). Akibat Pelayanan Pemerintah Buruk, Kepercayaan Publik
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--akibat-pelayanan-pemerintahburuk-kepercayaan-publik-merosot-investasi-di-indonesia-terancam
Ombudsman RI. (2022). Memahami Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan
Publik. Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahamihak-dan-kewajiban-masyarakat-dalam-pelayanan-publik
Ombudsman RI. (2023). Pelayanan Publik Kita Masih Buruk. Diakses melalui
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-kita-masih-buruk
Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
Rudiana P. A. (2019). Jumlah Pelapor Layanan Publik Ke Ombudsman 2019 Naik 3 Persen. Diakses melalui https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustinrudiana/jumlah-pelapor-layanan-publik-ke-ombudsman-diy-2019-naik-3-persen
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: CV. Alfabeta
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.
Alfabeta
Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
DOI: https://doi.org/10.21831/joppar.v2i6.22576
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SUPPORTED BY:
INDEX BY:
on Progress