REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN

Abstract

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang  dihadapi masyarakat kepercayaan Sunda Wiwitan terkait administrasi kependudukan dan mendiskripsikan upaya serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskripif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data adalah cross check. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukan: 1) Permasalahan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu baik sebelum ataupun sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum mengalami perubahan, diantaranya mengenai: a) akta perkawinan, b) akta kelahiran, c) kosongnya kolom agama, dan d) belum adanya perubahan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi masih sebatas persiapan internal saja, diantaranya: a) pengembangan sumber daya manusia, b) persiapan infrastruktur software dan hardware, dan c) rencana sosialisasi. 3) Beberapa hambatan yang dilalui Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah: a) belum ditetapkannya petunjuk teknis, b) belum adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, dan c) masyarakat penghayat kepercayaan Sunda wiwitan di Kampung Cirendeu cenderung tidak kooperatif dengan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Pemerintah Kota Cimahi.